Fintech, Upaya OJK Lepaskan Masyarakat Dari Cengkraman Rentenir

0
75013
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK , Nurhaida, didampingi Sukarela Batunanggar, Deputi Komisioner OJK Institute dan Kepala Group Inovasi Keuangan Digital dan Pengembangan Keuangan Mikro OJK Triyono, dalam bincang-bincang manis dengan wartawan yang dimoderatorin oleh Sekar Putih Djarot, Jurubicara OJK.

MATAHARI terus merangkak naik, dan panas  mulai membungkus bumi, namun mak One yang sejak subuh sudah beraktivitas, seakan tak menghiraukan rasa penat mendorong gerobak dagangannya masuk keluar gang kompleks pemukiman.  Mak One pedagang sayur keliling yang melayani ibu-ibu rumah tangga, di sekitar tempat tinggalnya, di saat hari menjelang siang bukan rasa lelah berkeliling, tapi yang terbayang wajah peminjam uang, yang setiap siang akan menarik pinjamannya plus bunga sesuai kesepakatan.

Dagangan Mak One, tidak selalu laris manis bahkan pada pertengahan  hingga akhir bulan, hanya separuh dari jualannya terjual. Maklum, langganan Mak One umumnya keluarga gajian (pegawai). Kondisi seperti ini yang membuat Mak One belum bisa melepaskan diri dari pinjaman uang keliling, yang sudah sekitar lima tahun ini membantu modal usaha Mak One.

“Kalau dihitung-hitung bunga pinjaman cukup besar, setiap hari saya harus mengembalikan lima persen dari jumlah pinjaman,” tutur Mak One saat bincang dengan penulis.

Ia menambahkan saya dan beberapa teman, sudah punya langganan pemberi modal. Pinjamannya harian, malam sekitar jam 19.00 Wib , kami ajukan pinjaman langsung diberi, dan pengembaliannya besok siang, sekitar jam 14.00 Wib. Kalau dagangan kurang laris, kami bisa mencicil pinjaman pokok dan bunga.

“Hanya saja, bunganya tidak berkurang meski pinjaman pokok sudah berkurang, kecuali dilunasin,” ujarnya.

Beginilah wajah masyarakat yang kehidupannya tergantung dalam cengkraman rentenir. Meski menjerat, tapi bagi mereka sangatlah menolong keberlangsungan kehidupannya. Dan Mak One, hanyalah satu dari sekian masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidupnya dari rentenir. Selain pedagang kecil, ada juga masyarakat yang membutuhkan dana segar, tanpa proses seperti untuk anak sekokah, dan keperluan rumah tangga lainnya.

Mau pinjam ke bank, itu tidaklah mungkin karena selain persyaratan, mereka sama sekali tidak kenal bank. Bahkan, koperasi pun mereka tidak bisa menyentuh, kecuali arisan yang dilaksanakan lingkungannya. Bagi mereka, rentenir merupakan penolong utama saat ada kebutuhan mendadak.

Pinjaman tanpa agunan, yang aturannya dibuat pemilik modal dan nasabah sesuai kesepakatan, begitu menjamur di lingkungan masyarakat. Besar pinjaman atau kerennya kredit, bervariasi sesuai kemampuan pemodal dan jumlah nasabah.

Intinya, sejauhmana kepercayaan  pemilik dana kepada peminjam. Ironisnya, masyarakat yang dirugikan, karena bisnis ini nasabah tidak dilindungi oleh aturan yang jelas. Sehingga pemodal bisa bertindak semena-mena, bila nasabah lalai.

Berpulang pada kondisi keseharian dan kebutuhan masyarakat, akan dana segar, kini hadir bisnis  serupa  yang terbungkus aturan oleh pemerintah, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bisnis baru ini harus berbadan hukum, sebagai perusahaan penyelenggara layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi (fintech).

Teknologi keuangan (fintech) merupakan teknologi baru dan inovasi yang bertujuan untuk bersaing dengan metode keuangan tradisional, dalam penyampaian layanan keuangan. Maksudnya, fintech adalah industri baru yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan kegiatan di bidang keuangan.

Untuk produk pinjaman berlisensi, teregulasi dan formal, tingkat kelayakan kredit masih sangat rendah di Indonesia. Namun, ketika kita berbicara tentang industri pinjaman tanpa izin dan informal, itu cukup besar. Jadi, peralihan yang dibutuhkan adalah, dari tidak diatur dan tidak formal, menjadi diatur dan formal.

Konsumen memperoleh manfaat dari pinjaman sektor formal, karena memiliki perlindungan konsumen yang lebih besar dari undang-undang. Aktivitas meminjam yang eksploitatif sangat umum terjadi di antara populasi yang tidak mengerti bagaimana skema kredit umumnya bekerja.

Perlu Waspada

Namun jangan salah, teknologi baru dalam meningkatkan pelayanan bidang keuangan ini, bukanlah layanan yang mulus . Karenanya, banyak hal yang harus dilakukan OJK diantaranya aturan sebagai payung hukum untuk saling melindungi antara pelaku dan konsumen (nasabah).

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing ketika ditanya soal maraknya fintech, mengaku, ini sangat membantu masyarakat untuk memperoleh pinjaman secara cepat dan terukur.

Namun Tongam mengingatkan kepada masyarakat,  agar berhati-hati terhadap penawaran kegiatan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (peer to peer lending) yang tanpa izin OJK. Ini untuk melindungi masyarakat, dari praktek rentenir yang sudah membumi ini.

Untuk itu OJK merilis aturan berupa POJK, nomor 77/POJK.01/2016, penyelenggara peer to peer (P2P) lending wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.

Melalui POJK ini, Satgas Waspada Investasi menemukan Satgas Waspada Investasi menemukan 227 entitas yang melakukan kegiatan usaha peer to peer lending tidak terdaftar memiliki izin usaha dalam penawaran sehingga berpotensi merugikan masyarakat.

Dia menjelaskan, Satgas telah memanggil entitas tersebut dan meminta seluruh entitas yang tidak terdaftar untuk menghentikan kegiatan peer to peer lending, menghapus semua aplikasi penawaran pinjam meminjam uang, menyelesaikan segala kewajiban kepada pengguna dan segera mengajukan pendaftaran ke OJK.

Kemudian, untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat secara berkesinambungan. Satgas waspada investasi meminta masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan dengan entitas yang tidak berizin tersebut karena tidak berada di bawah pengawasan OJK dan berpotensi merugikan masyarakat.

Untuk itu lanjutnya, Satgas, secara rutin akan  menyampaikan informasi perusahaan fintech peer to peer lending yang tidak berizin. Selain itu peran serta masyarakat sangat diperlukan terutama untuk tidak menjadi peserta kegiatan entitas tak berizin tersebut.

“OJK juga meminta fintech agar tidak menampung dana masyarakat,” ujar Tongam.

Berbincang soal industri fintech, khususnya yang terkait dengan produk kredit, Tongam mengaku, tak bisa lepas dari bagaimana data konsumen menjadi landasan pemberian pinjaman. Namun sejauh itu, fintech industri keuangan akan berkembang seperti selama beberapa tahun mendatang.

Sehingga produk keuangan saat ini dapat diakses di seluruh nusantara. Dengan catatan, semua  dari produk ini informal harus memiliki izin.

“Tantangan yang juga menjadi peluang adalah, untuk membantu transisi industri dari keadaannya saat ini, menjadi struktur yang lebih berlisensi, formal dan adil,”ujar Tongam

Mengingat ke depan, tantangannya terkait tentang akses ke data, distribusi ke pelanggan, ketersediaan produk, dan iklim regulasi yang diluncurkan OJK sudah mendukung. Jadi, kecuali kreditur memiliki data agunan, tahu di mana peminjam dan keluarganya tinggal. Atau memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, salah satunya apakah peminjam sudah memiliki kartu kredit adalah yang paling populer- maka umumnya aplikasi ditolak.

Menjawab pertanyaan soal kredit atau pinjaman dana kepada nasabah, Tongam mengaku,  produk pinjaman berlisensi, teregulasi dan formal, tingkat kelayakan kredit masih sangat rendah di Indonesia. Namun, ketika kita berbicara tentang industri pinjaman tanpa izin dan informal, itu cukup besar. Jadi, peralihan yang dibutuhkan adalah, dari tidak diatur dan tidak formal, menjadi diatur dan formal.

Jelasnya, konsumen memperoleh manfaat dari pinjaman sektor formal, karena memiliki perlindungan konsumen yang lebih besar dari undang-undang. Aktivitas meminjam yang eksploitatif, sangat umum terjadi di antara populasi yang tidak mengerti bagaimana skema kredit umumnya bekerja.

“Intinya masyarakat harus hati-hati, meski kucuran pinjaman atau kredit mudah, dan pemerintah dalam hal ini OJK akan terus menerapkan aturan untuk melindungi masyarakat,” tegas Tongam.

Starup Harus Terdaftar

Melengkapi berbagai kekurangan dalam bisnis keuangan fintech, mulai tahun 2019, startup dengan inovasi keuangan digital harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 16 September 2018 telah memberlakukan POJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan

POJK 13/2018 ini merupakan payung hukum untuk setiap startup atau penyelenggara inovasi keuangan digital dalam melakukan penawaran produk maupun layanan jasa keuangan.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Nurhaida mengatakan, perkembangan teknologi yang terjadi secara cepat semakin mendorong munculnya inovasi produk dan layanan jasa keuangan. Sehingga, diperlukan peran otoritas dalam memberikan dasar hukum , sekaligus ekosistem yang mendukung untuk penyelenggara inovasi keuangan digital dapat terus berkembang.

Ia mengakui, hingga kini payung hukum untuk mendukung inklusi serta literasi keuangan dari OJK, masih terbatas. Jika dibandingkan dengan produk, maupun layanan jasa keuangan yang sudah ada di masyarakat.

“Payung hukum yang sudah ada dan jelas aturannya seperti peer-to-peer lending dan sebentar lagi equity crowdfunding akan segera berlaku,” kata Nurhaida dalam acara Diskusi POJK 13 di Wisma Mulia 2.

Dalam kesempatan tersebut, Sukarela Batunanggar, Deputi Komisioner OJK Institute menambahkan, seluruh startup atau penyelenggara keuangan digital dengan model bisnis yang inovatif akan dipayungi oleh POJK 13/2018.

“OJK mendorong agar startup lebih transparan menawarkan produk dan jasa keuangannya. Di dalam POJK 13, kita atur seluruh startup yang berkaitan dengan inovasi keuangan digital di Indonesia wajib mendaftarkan diri ke OJK,” tutur Batunanggar.

POJK 13/2018 mengenai industri keuangan digital ini terdiri dari 17 bab dan 43 pasal yang nantinya akan mengatur diantaranya; Penyelesaian Transaksi, Penghimpunan Modal, Pengelolaan Investasi, Penghimpunan dan Penyaluran Dana, Perasuransian, Pendukung Pasar, dan Pendukung Keuangan Digital lainnya.

Hingga 31 Oktober 2018, Batunanggar bilang, OJK mencatat sebanyak 21 startup atau penyelenggara inovasi keuangan digital telah mendaftarkan produk maupun layanan jasa keuangannya. Bahkan hingga kini OJK masih membuka pendaftaran, kemudian akan direview ke dalam regulatory sandbox di bulan Desember.

Nantinya tambah Batunanggar, akan ada pengujian tata kelola untuk melihat startup ini untuk kemudian menjadi benchmark merumuskan turunan kebijakan. “Harapan kami di Januari awal tahun nanti aturan ini sudah mulai berjalan,” pungkasnya.

Batunanggar juga menegaskan jika startup atau penyelenggara inovasi keuangan digital tidak terdaftar OJK, maka startup tersebut tidak diperkenankan memiliki akses ke perbankan

Masyarakat Butuh Kredit

Ketua Harian Asosiasi Fitech Indonesia Kuseryansyah dikesempatan yang sama mengatakan, maraknya aplikasi dan situs pinjaman online atau fintech peer to peer (P2P) lending ilegal menunjukkan kebutuhan kredit masyarakat cukup besar, terutama masyarakat yang tidak dapat menjangkau kredit perbankan.

“Ada raturan fintech P2P lending yang ilegal, artinya ratusan ini yang dibutuhkan, mereka ini yang diambil pinjamannya oleh pengguna, kebutuhannya (fintech P2P lending) memang ada,” kata Kuseryansyah.

Lebih lanjut ia menjelaskan, seharusnya pinjaman online dapat menjadi jawaban bagi inklusi keuangan di Indonesia. Pasalnya, masih banyak lapisan masyarakat yang tidak dapat tersentuh dengan penertasi keuangan perbankan dapat dijangkau melalui fintech P2P lending.

“Fintech benar-benar masuk ke market yang secara finansial unbanked. Misalnya mereka yang berpendapatan rendah yang tidak ada slip gaji sehingga tidak dilirik bank, kemudian juga dari sisi profil perusahaan bekerja juga tidak memberikan status kepegawaian,” ujarnya, seraya menambahkan, jika nanti para pengguna jasa P2P lending yang menggunakan dana pinjamannya secara produktif dapat terus berkembang. Tentunya juga dapat meningkatkan profil risiko peminjam yang bersangkutan.

“Seharusnya ini membuat mereka jadi bankable. Artinya kalau medium enterprises ini semakin berkembang mereka membangunnya dengan digital, ini yang orang nggak paham. Sebetulnya pinjaman online adalah kesempatan untuk memperbaiki track recornd mereka menjadi lebih baik,” tutup Kuseryansyah.

 

Penulis : RABIATUN

MEDIA. : JOBSMEDIANET.COM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here