Terobosan Baru Perizinan Tenaga Kerja Asing

0
363

 

PERIZINAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING PADA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN DAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIINTEGRASIKAN DENGAN APLIKASI TEKNOLOGI BERBASIS WEB.

 

Pemerintah telah menerbitkan Perpres 20/2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Perpres ini dibuat dalam rangka percepatan pelaksanaan berusaha guna mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi. Untuk itu, perizinan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) pada Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Hukum dan HAM telah diintegrasikan melalui aplikasi teknologi berbasis web. Integrasi ini dilakukan melalui tka online (Kemnaker) dan SIMKIM Kemenkumham) dan terintegrasi dalam online single submission (OSS).

Dalam peraturan yang baru ini, beberapa syarat disimplifikasikan. Rekomendasi dari instansi teknis sebagai syarat untuk mendapatkan izin penggunaan TKA dihapuskan dengan menerbitkan keputusan Menteri tentang jabatan yang tertutup dan jabatan yang terbuka yang dapat diduduki oleh TKA. Bagi kementerian/lembaga yang mensyaratkan kualifikasi dan keahlian tertentu atau jabatan yang dilarang diduduki oleh TKA, tidak lagi harus menerbitkan rekomendasi.

 

Kementerian/lembaga terkait mengusulkan syarat kualifikasi dan keahlian tertentu atau jabatan yang dilarang diduduki oleh TKA kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk ditetapkan sebagai dasar untuk persetujuan penggunaan TKA. Persyaratan tentang SIUP dan sejenisnya dihapuskan, sejauh perusahaan atau pemberi kerja telah memiliki NIB (Nomor Ijin Berusaha) yang terdaftar dalam OSS, maka perusahaan atau pemberi kerja tidak perlu lagi melampirkan SIUP, ijin gangguan dan syarat lain yang harus dipenuhi dalam permohonan penggunaan TKA. Simplifikasi tersebut telah menghemat waktu dan tenaga bagi pemberi kerja yang akan mempekerjakan TKA. Pemberian izin

mempekerjakan TKA di Kementerian Ketenagakerjaan diberikan kepada pemberi kerja melalui pengesahan RPTKA dan penerbitan notifikasi, sedangkan penerbitan visa dan ijin tinggal bagi TKA diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

POKOK PERUBAHAN

 

  • Pokok-pokok perubahan dalam perizinan penggunaan TKA ini antara lain adalah tidak ada lagi perpanjangan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing).

Pengesahan RPTKA dilakukan satu kali, namun dapat diajukan perubahan dalam hal terjadi perubahan nama atau alamat pemberi kerja TKA, lokasi kerja TKA, jabatan atau jumlah TKA, jangka waktu, sektor usaha dan atau jumlah tenaga kerja pendamping.

Perubahan tersebut juga memberikan pembebasan RPTKA dan kewajiban membayar DKPTKA kepada pemegang saham yang menjabat sebagai anggota direksi dan anggota komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

 

Selain itu diberikan pula kesempatan bagi TKA untuk rangkap jabatan, yaitu bagi TKA yang menduduki jabatan direksi atau komisaris yang bukan pemegang saham, TKA pada sektor tertentu (sektor pendidikan dan pelatihan vokasi, sektor ekonomi digital dan sektor migas bagi kontraktor kontrak kerjasama). Perubahan lainnya adalah tidak ada lagi penerbitan dan perpanjangan IMTA, persetujuan penggunaan TKA dilakukan melalui penerbitan notifikasi.

 

Pengesahan RPTKA yang dimohonkan oleh pemberi kerja diunggah melalui tka online pada Kementerian Ketenagakerjaan untuk mendapat pengesahan. Permohonan pengesahan RPTKA itu dapat diselesaikan maksimum dalam dua hari kerja sepanjang dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat serta telah dilakukan verifikasi oleh pejabat yang berwenang.

Pengesahan RPTKA yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk merupakan izin untuk mempekerjakan tenaga kerja asing. Berdasarkan RPTKA yang sah, pemberi kerja mengajukan permohonan notifikasi melalui tka online dengan mengunggah identitas pemberi kerja dan identitas TKA yang akan dipekerjakan.

 

Notifikasi diterbitkan dalam dua hari kerja sepanjang dokumen yang diajukan pemberi kerja memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Penerbitan notifikasi disampaikan kepada pemberi kerja melalui email dan diteruskan ke Ditjen Imigrasi melalui integrasi online sebagai dasar Dirjen Imigrasi untuk menerbitkan Vitas (Visa Tinggal terbatas) dan Itas (izin tinggal terbatas)

Berdasarkan notifikasi yang diterima, Dirjen imigrasi memproses penerbitan Vitas dan persetujuan Itas dalam dua hari kerja melalui penilaian kelayakan penjamin dan kelayakan calon TKA sesuai dengan prosedur yang berlaku di bidang keimigrasian.

Atas persetujuan penerbitan Vitas, Ditjen imigrasi secara online ke Perwakilan RI dimana lokasi TKA berada, dan dalam waktu maksimal 60 hari TKA harus memproses penerbitan Vitas di Perwakilan RI.

  • Selanjutnya dengan memegang Vitas calon TKA datang ke Indonesia, pada saat kedatangan di tempat pemeriksaan imigrasi TKA akan diberikan Itas melalui pengambilan foto, sidik jari, pemasangan stricker pada paspor sebagai bukti bahwa TKA telah mendapatkan ijin tinggal terbatas untuk bekerja di wilayah Indonesia.

 

Kewajiban pemberi kerja setelah menerima notifikasi adalah membayar Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) melalui bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri. DKPTKA dimaksud merupakan Penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) yang disetorkan ke Kas Negara. Demikian halnya, setelah pemberi kerja menerima permintaan pembayaran PNBP dari imigrasi, pemberi kerja TKA wajib membayar PNBP keimigrasian melalui bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan HAM.

PNBP keimigrasian yang dimaksud adalah biaya untuk penerbitan Vitas/Itas, ijin masuk kembali dan pelayanan penggunaan SIMKIM. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa permohonan penggunaan TKA diselesaikan melalui empat tahapan, yaitu:

pertama wajib mendapatkan pengesahan RPTKA, kedua wajib mendapatkan persetujuan notifikasi, ketiga wajib membayar DKPTKA sebagai PNBP Kementerian Ketenagakerjaan, dan keempat wajib membayar PNBP keimigrasian guna penerbitan Vitas/Itas bagi TKA yang akan dipekerjakan.

Dengan memenuhi keempat tahapan tersebut, maka pemberi kerja telah memenuhi persyaratan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia.

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

 

Untuk kepentingan pengendalian penggunaan TKA di daerah, telah dibangun penggunaan data bersama (data sharing) yang terintegrasi antara Kementerian ketenagakerjaan, Dinas Provinsi yang membidangi urusan ketenagakerjaan, serta Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan ketenagakerjaan. Data bersama itu meliputi data pengesahan RPTKA, penerbitan notifikasi dan pembayaran DKPTKA.

Melalui penggunaan data bersama, Dinas Ketenagakerjaan Daerah dapat mengunduh data yang terkait dengan perusahaan yang mempekerjakan TKA, TKA yang bekerja di wilayahnya menurut jumlah dan lokasi kerjanya, serta prediksi penerimaan daerah atas

keberadaan TKA yang bekerja di wilayah kerjanya.

Dengan peraturan baru, pengawasan TKA juga dilakukan dengan ketat. Pengawasan terhadap pemberi kerja dilakukan melalui ketaatan pemberi kerja terhadap norma penggunaan TKA, pelaksanaannya dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan. Sedangkan pengawasan terhadap TKA dilakukan oleh pegawai imigrasi yang bertugas pada bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian.

  • Jadi, penerbitan peraturan baru mengenai penggunaan tenaga kerja asing yang diikuti dengan pengendalian dan pengawasannya dilakukan sebagai upaya kehati-hatian dalam rangka penegakan hukum dalam penggunaan TKA. Maka, pendapat bahwa pemerintah telah empermudah TKA masuk ke Indonesia dapat terbantahkan.

Pengendalian penggunaan tenaga kerja asing tetap melalui norma, standar, prosedur dan kriteria yang mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.***

 

Advetorial

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here